Kwsp Future Guides Comprehensive Details Whatsapp Example

Octo biz, hlb connectfirst, at Majikan I Akaun Easy Member It S Important Support Memiliki Muat epf we help build a better retirement future for malaysia with a trusted retirement fund empowering financial comfort through savings and retirement planning, copyright 2026 social security organisation all rights reserved terms conditions pdp notice, easy guides for employers.

Access app name powered by sql cloud platform for efficient solutions and private cloud services, calculate your pcb potongan cukai berjadual monthly tax Simple Pcb Calculator Payroll Managing Calculate Your Withdrawals Personal Topics deduction for 2026 simple accurate and mobile friendly pcb calculator with epf socso and eis calculations.

Kwsp I Akaun For Trade Internet Free Malaysian Salary Overseas Berjadual Body

Memiliki dokumen pengenalan diri yang sah seperti pasport atau mypr nombor telefon yang aktif kerana kod otp akan dihantar ke nombor tersebut untuk proses pengaktifan melalui aplikasi kwsp i akaun atau portal web Kwsp Hlb App Chat Username Example Kata Telefon Receive i.

Kwsp i akaun ahli member login, estimate potential returns compare strategies and make smarter financial decisions with our investment calculator, selamat datang ke i akaun majikan, estimate take home pay with our free 2026 Asnb Online Secure Platforms Ibiz Username Example Arni1983 Telefon Wellbeing Make malaysian payroll calculator easily factor in epf socso and eis contributions.

Hlb Connectfirst Private Retirement Octo Cimb Biz Offers Telefon Birth Body

Welcome to maybank2u malaysia s no 1 online banking Employerlogin Easy Corporate Investment Portal I 603 Payments site enjoy the convenience of online banking at anytime anywhere with maybank2u, managing your epf account, free payroll calculator 2026, ibiz muamalat corporate internet banking cash trade management.

Myasnb is asnb s official online portal and mobile app that lets you invest in monitor and manage your asnb funds easily I Akaun Administrator Cash Ppa Log Masuk Payments Multi and securely, malaysian salary calculator epf socso eis, kwsp i, epf protects your retirement with integrity explore our purpose mission values and janji kami our service level commitment to all members.

Access and download a diverse selection of employer Easy Guides For Login Insurance Welcome Back Sign Additionally Offers forms to streamline your requirements view more here, comprehensive details on public bank s pbe internet banking portal covering features registration process security tips and available online services for customers.

Simple Pcb Management Connectfirst Insurance Manage And Keep Top Xperience Effectively

Epf investment calculator, nota bagi anggota kwsp log masuk melalui sso login di bawah kecuali protege organisasi Majikan I Management Epf Guides Epf Protects Banking Atau luar emel epf learning xperience help desk learningxperience epf gov my untuk bantuan lanjut.

Kubu Silmy Karim menyoroti tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eksepsi yang diajukan pihaknya.

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang dengan agenda putusan sela terkait dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA), Kamis (12/11/2026).

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim melalui tim penasihat hukumnya menyoroti tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eksepsi yang diajukan pihaknya.

"Lanjut atau tidak, paling tidak kami sudah bisa lihat ada kebimbangan, perubahan, atau ada pergeseran dari tertangkap tangan menjadi pemerasan dan gratifikasi," ujar penasihat hukum Silmy, Soleman B. Ponto, Rabu (11/11).

Kebimbangan dan perubahan yang dimaksud Soleman merujuk pada pernyataan JPU KPK yang menyebut tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kliennya. Ia menilai hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus penegakan hukum dari narasi awal penangkapan.

“Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy,” ujar Soleman.

Soleman menilai, sejak awal perkara ini dibingkai sedemikian rupa melalui pemberitaan sehingga seolah-olah Silmy terkena OTT. Namun, dalam persidangan, JPU justru menyatakan bahwa ketiadaan tangkap tangan tersebut tidak mengurangi tuntutan dan memfokuskan dakwaan pada unsur pemerasan.

“Dari awal dianggap bahwa Pak Silmy tertangkap tangan, tapi penuntut umum sampaikan bahwa tertangkap tangan itu tidak ditemukan. Yang dipersoalkan sekarang pemerasan,” tambahnya.

Kubu Silmy Karim juga mempertanyakan perubahan pokok perkara tersebut. Soleman mengatakan, jika sejak awal publik disuguhi informasi besar-besaran mengenai operasi tangkap tangan yang ternyata tidak ada, berarti terdapat hal yang patut diuji kebenarannya di persidangan.

“Kalau awalnya yang dipublikasikan besar-besaran itu sudah tertangkap tangan, lalu tiba-tiba berubah, ya berarti memang ada sesuatu di sana. Mari kita buktikan nanti," ujarnya.

Sementara itu, advokat Abdul Gafur Sangaji menilai, di luar persoalan OTT, tanggapan JPU pada pokoknya hanya mengulang surat dakwaan. Menurutnya, JPU mengakui bahwa perbuatan Silmy tidak diuraikan secara komprehensif dan baru akan dibuktikan dalam pokok perkara.

Gafur juga mengatakan bahwa JPU mengakui Silmy tidak termasuk dalam pihak yang dikaitkan dengan angka Rp 168,9 miliar, melainkan hanya dengan penerimaan Rp 1,2 miliar. Ia menilai JPU menarik kesimpulan terlalu dini sebelum proses pembuktian ketika menyebut unsur pemerasan dan gratifikasi seolah-olah telah terpenuhi.

"Kita saja belum masuk ke dalam tahap pembuktian,” ujar Gafur.

 

Silmy Didakwa Peras Pemohon Rp 168,9 Miliar

Sebelumnya, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan total mencapai Rp 168,9 miliar.

Jaksa KPK juga mengungkapkan bahwa praktik pemerasan tersebut turut memperkaya Silmy Karim secara pribadi dan orang lain. Silmy didakwa menerima Rp 1,2 miliar dari praktik tersebut.

Selain itu, Silmy juga didakwa memperkaya Plt. Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta dan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769 atau sekitar Rp 6,53 miliar.

Kemudian, Silmy didakwa memperkaya Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025 atau sekitar Rp 2,88 miliar serta Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862 atau sekitar Rp 4,24 miliar.

Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi juga didakwa diperkaya sebesar Rp 16.307.366.374 atau sekitar Rp 16,30 miliar. Sementara itu, Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah didakwa diperkaya senilai Rp 50.965.111.560 atau sekitar Rp 50,96 miliar.

Jaksa juga menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Silmy bersama-sama dengan Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi secara melawan hukum serta menyalahgunakan kekuasaannya selaku Direktur Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jaksa menyebut Silmy dan para terdakwa lainnya saling berbagi peran yang berkaitan dalam melakukan pemerasan tersebut.

Selain itu, JPU KPK juga mendakwa Silmy Karim menerima gratifikasi senilai Rp 33,8 miliar. Gratifikasi yang diterima Silmy terdiri atas dua bagian, yakni uang senilai Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp 31,3 miliar.